Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di suatu bangsa. Beberapa negara besar yang saat ini telah menjadi negara maju, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa. Kemajuan negara-negara ini karena memprioritaskan pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder apalagi tertier, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Setiap negara menjadikan pendidikan sebagai investasi SDM yang paling tepat untuk bersaing dengan bangsa lain di dunia, bahkan dalam Human Development Index (HDI), pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.

Indonesia merupakan negara yang telah menempatkan pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Kondisi ini terlihat dalam konstutusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang mengamanatkan salah satu dari 4 (empat) misi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan pada ayat (5) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”  Pendidikan yang dimaksud di atas adalah pendidikan bermutu yang diselenggarakan dengan memenuhi standar tertentu: (1) dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, (2) ditunjukkan dengan kemampuan untuk membangun bangsa lebih berkualitas dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tentu diperlukan guru yang berkompeten dan berdedikasi tinggi.  Berbagai studi menunjukkan betapa besarnya kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa (Moursheed, 2008; Hattie, 2010; Pujiastuti dkk, 2012). Oleh karena itu, dapat dipahami jika Finlandia, sebuah negara dengan mutu pendidikan sangat baik di dunia, memulai era peningkatan mutu pendidikan, dengan langkah pertama meningkatkan mutu guru.

Saat ini penyelenggaraan program studi pendidikan guru di Indonesia sangat beragam. Forum Rektor ALPTKI (Raker 28 Agustus 2013) menyatakan perlu adanya standar penyelenggaraan program studi pendidikan guru. Terlebih dalam merespon tuntutan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Upaya untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara berkualitas, pemerintah telah berupaya untuk menata dan mengatur pendidikan melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 35. Selain itu, untuk menjamin bahwa pendidikan telah dilaksanakan secara konsisten dan memenuhi SNP, sehingga Pemerintah berusaha menetapkan perlunya sistem akreditasi satuan pendidikan.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (20)). Penjabaran amanat tersebut terdapat dalam UU yang sama pada pasal 60  ayat (1) yang menyatakan bahwa: “akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”. Lebih lanjut, pada pasal yang sama ayat (2) dijelaskan bahwa: “akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Khusus untuk pendidikan tinggi, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 ayat (1) mengemukakan bahwa: “Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.” Demikian pula dengan lembaga pelaksana akreditasi, UU N0. 12 Tahun 2012 pasal 55 ayat (5) menyatakan; “Akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Tugas, dan wewenang BAN-PT menurut Pasal 10 ayat (5) huruf c adalah  “melakukan akreditasi perguruan tinggi”. Tugas tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 Pasal 10 yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang BAN-PT adalah melakukan akreditasi Perguruan Tinggi. Pada kedua peraturan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa BAN-PT tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi, meskipun masih memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem akreditasi dan instrumen akreditasi program studi (Pasal 10 Ayat (5) huruf a dan b). Tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi merupakan tugas dan wewenang Lembaga Akreditas Mandiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa salah satu tugas dari LAM adalah, “melakukan akreditasi program studi”. Tugas tersebut kembali ditegaskan kembali dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1) butir b yang menyatakan bahwa: “Tugas dan wewenang LAM adalah melakukan akreditasi Program Studi”. Namun, saat ini lembaga akreditasi mandiri yang sudah terbentuk hanya Lembaga Akreditasi Mandiri untuk bidang kependidikan yang terbentuk disebut dengan LAM KEPENDIDIKAN.

Sementara itu,  Program Studi bidang pendidikan merupakan program studi yang memiliki jumlah penyelenggara yang cukup banyak.  Secara nasional program sarjana bidang kependidikan sampai dengan 20 November 2018 berjumlah 5.921 program studi (forlap.ristekdikti.go.id). Program studi ini merupakan program studi terbanyak jika dibandingkan dengan program studi bidang keahlian lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk program magister, program doktor, program profesi (PPG). Kondisi ini berimplikasi pada dua kondisi yang harus dicermati, yaitu: (1) disparitas mutu Program Studi Kependidikan yang makin beragam; dan (2) beban yang dimiliki oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi pendidikan cukup berat. Oleh karenanya, kehadiran LAM KEPENDIDIKAN yang bertugas untuk melengkapi BAN-PT dalam melaksanakan akreditasi Program Studi Kependidikan sangat diperlukan guna menjamin mutu pelaksanaan pendidikan program studi kependidikan.

Untuk menjamin keseragaman kualitas pelaksanaan program studi kependidikan, baik pada jenjang pendidikan sarjana kependidikan maupun PPG, diperlukan suatu lembaga yang mengawal, membimbing, dan menjamin mutu terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh program studi. Hal ini merupakan respon terhadap UU No. 12 Tahun 2012 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa; “Program Studi diselenggarakan atas izin menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi”. Demikian juga pada pasal yang sama ayat (6) “Program Studi wajib diakreditasi ulang pada jangka waktu akreditasinya berakhir”. Dua ayat ini menegaskan pentingnya akreditasi sebagai jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu untuk semua masyarakat. Lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan tugas tersebut adalah LAM KEPENDIDIKAN.

Sebagai kegiatan antisipatif, semenjak tahun 2003 terjadi beberapa perubahan peraturan dan kebijakan mengenai akreditasi seperti dapat dilihat di dalam berbagai dokumen, seperti Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Perubahan yang dimaksud antara lain: (a) dari akreditasi sukarela menjadi akreditasi wajib, (b) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, (c) dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib, (d) dari badan akreditasi tunggal menjadi jamak. Diharapkan ke depan dari badan akreditasi pemerintah yang sifatnya wajib menjadi Lembaga akreditasi mandiri (profesi) yang berbasis kebutuhan.

Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi BAN-PT (Pasal 55 ayat (5) UU No. 12/2012). Pada pasal yang sama ayat (7) dijelaskan bahwa lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Dua ayat di atas memberikan panduan kepada kita bahwa masyarakat dapat menyusun lembaga akreditasi mandiri sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan program studi pendidikan.

Pada beberapa pertemuan dengan organisasi yang memiliki kaitan dengan program studi kependidikan, telah disepakati pembentukan lembaga akreditasi mandiri khusus di bidang kependidikan. Beberapa organisasi tersebut di antaranya; Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI),  Forum Komunikasi Dekan (FORKOM) FKIP Negeri se-Indonesia, serta asosiasi kependidikan lainnya yang jumlahnya 25 buah. Nama yang diusung untuk lembaga akreditasi mandiri tersebut adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM KEPENDIDIKAN). Sesuai dengan karakteristik dan ciri profesi yang dimiliki, maka LAM KEPENDIDIKAN yang akan dibentuk diarahkan untuk melakukan penjaminan mutu dan akreditasi program studi bidang kependidikan, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN, PTN BLU, PTN BH) maupun oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Jumlah penyelenggara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sampai dengan tanggal 20 November 2018 sebanyak 1.584, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, di bawah pengelolaan Kemenristekdikti dan Kemenag (forlap.ristekdikti.go.id), dan 63 di antaranya adalah LPTK Negeri FKIP. LPTK tersebut tersebar di berbagai wilayah NKRI sehingga memunculkan variasi dalam hal kualitas. Adanya varian yang dimiliki oleh tiap-tiap LPTK tadi memunculkan desakan semakin pentingnya akreditasi itu untuk dilakukan. Meskipun program studi kependidikan memiliki variasi yang cukup lebar, terdapat kekhasan sama, yaitu semua proram studi mengajarkan kemampuan untuk menjadi calon pendidik, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Kesamaan inilah yang menjadi payung pentingnya untuk melakukan akreditasi program studi khusus di bidang pendidikan.

Jumlah LPTK saat ini 1.584 dengan jumlah program studi pendidikan jenjang sarjana di Indonesia saat ini mencapai 5.921 program studi yang tersebar di  PTN/PTN BLU/PTN BH dan PTS. Sebaran jumlah program studi terkait dengan keaktifan, akreditasi, status kadaluarsa, masa berlaku, dan semua hal yang terkait dengan akreditasi program studi yang diakses dari dua situs yaitu: https://forlap.ristekdikti.go.id dan http://banpt.or.id/direktori/prodi yang diakses pada tanggal 20 November 2018.

Berdasarkan dua pangkalan data resmi di https://banpt.or.id/ dan https://forlap.ristekdikti.go.id/ tersebut, terdapat 5.921 program studi pendidikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.205 (88%) berstatus aktif, 617 (10%) tutup, dan sisanya 2% alih bentuk, alih kelola dan dalam pembinaan (Gambar  1).  Selain itu, pangkalan data tersebut memberikan informasi bahwa dari program studi yang aktif tersebut, sekitar 3.555 (60%) terakreditasi dan sisanya sekitar 1.650 (28%) belum terakreditasi.

Dari 3.191 program studi yang masih aktif akreditasinya, program studi tersebut akan kadaluarsa pada tahun 2019 berjumlah 443 program studi, kadaluarsa pada tahun 2020 berjumlah 670 program studi, kadaluarsa tahun 2021 berjumlah 647 program studi, kadaluarsa pada tahun 2022 berjumlah 882 program studi, dan kadaluarsa pada 2023  berjumlah 549 program studi.

Selanjutnya, dari seluruh program studi yang pernah diakreditasi, yang memiliki peringkat akreditasi A berjumlah 480, memiliki peringkat akreditasi B berjumlah 1976, dan sisanya berjumlah 1099 memiliki peringkat akreditasi C.